#tanyaahok || DPRD DKI Diminta Klarifikasi Kedatangan Prasetio ke Istana

DPRD DKI

"Karena jabatan ketua DPRD adalah jabatan kolektif kolegial institusi yang di dalamnya ada 105 anggota dan mewakili lebih dari 7 juta warga DKI,"

Jakarta, Aktual.co — Ikut sertanya Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dalam pertemuan di Istana bersama Presiden Joko Widodo dan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Selasa (14/4) kemarin, menimbulkan tanya.

Yakni, sebagai apa Prasetio datang memenuhi undangan Jokowi ke Istana, yang ternyata salah satunya membicarakan soal wacana pengguliran Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPRD DKI terhadap Ahok. Pimpinan DPRD DKI pun diminta segera menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) untuk meminta klarifikasi Prasetio atas kehadirannya di pertemuan itu. 

Anggota Presidium Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (HUMANIKA) Jakarta, Ahmad Sulhy berpendapat Prasetio tidak bisa begitu saja datang memenuhi undangan Jokowi tanpa lebih dulu diputuskan dalam rapim DPRD DKI.

"Karena jabatan ketua DPRD adalah jabatan kolektif kolegial institusi yang di dalamnya ada 105 anggota dan mewakili lebih dari 7 juta warga DKI," ucap dia kepada Aktual.co, di Kebon Sirih, Rabu (15/4).

Dengan begitu, ujar dia, para pimpinan atau anggota DPRD tidak bisa mengatasnamakan institusi atau merusak tatanan tata tertib dan peraturan yang melekat di DPRD. Lagipula, ujar Sulhy, pertemuan sambil sarapan di Istana Negara itu bukan pertemuan biasa. Melainkan juga membicarakan kisruh APBD DKI 2015 yang sebenarnya telah diselesaikan secara administrasi dan politik.

Seperti diketahui, usai pertemuan di Istana kemarin, saat ditemui di Balai Kota Gubernur Ahok begitu sumringah. Dia mengklaim Presiden Jokowi sudah meminta Fraksi PDI-P di DPRD DKI untuk tidak mendukung pengguliran HMP yang mengancam mantan pasangannya di DKI, yakni Ahok.

"Jadi presiden kita (Jokowi) putusin Fraksi PDI- Perjuangan nggak mungkin mengajukan Hak Menyatakan Pendapat. Soal Pras ketua DPRD masih mengadopsi yang lain itu urusan ketua, yang penting PDI-P tidak," ujar Ahok, kemarin.

Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik pun kemarin berkomentar tindakan Ahok yang minta bantuan Istana untuk 'jegal' pengguliran HMP memperlihatkan kepanikan. Padahal sebelumnya Ahok kerap mengeluarkan pernyataan yang anggap remeh HMP. "Ini yang saya bilang makanya jangan menantang-nantang tapi akhirnya ketakutan juga dengan HMP. Sehingga mesti 'lompat- lompat' mesti ke mana-mana," ujar Taufik, di DPRD DKI, Selasa (14/4).

sumber: Aktual