#TanyaAhok // PKS Minta Fraksi DPRD Konsolidasi Gulirkan HMP ke Ahok

Slamet Nurdin (ist)

Sebab menurut dia saat ini konstruksi hukum angket mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan Ahok sudah kuat.

Jakarta, Aktual.co —Sekretaris Pansus Angket DPRD DKI, Slamet Nurdin berharap fraksi-fraksi di DPRD bisa menggulirkan hasil investigasi pansus angket sampai ke proses hak menyatakan pendapat (HMP) dewan. Tidak hanya berhenti di rapat paripurna saja.

Oleh karenanya, politisi PKS itu pun berharap fraksi-fraksi segera meminta pandangan pimpinan partai masing-masing untuk mendukung digulirkannya HMP terhadap Ahok. Sebab menurut dia saat ini konstruksi hukum angket mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan Ahok sudah kuat.

"Kalau sudah kuat kontruksi hukum, seharusnya paripurna ini maju dalam HMP dan bentuk tim khusus yang prosesnya harus menghadiri Ahok," ucap dia, di DPRD DKI, Kebon Sirih, Selasa (31/3).

Setelah HMP, ujar dia, hasilnya lalu dibawa ke Mahkamah Agung (MA). Untuk diputuskan apakah Ahok bersalah atau tidak. "Terakhir, presiden yang memutuskan diberhentikan atau tidaknya (Ahok) berdasarkan pertimbangan MA," kata dia.

Untuk rapat paripurna pemaparan hasil investigasi pansus angket, Slamet mengatakan akan digelar pekan ini. 

Saat ini, ujar dia, pihaknya tengah memperkuat kontruksi hukum dan politik hasil investigasi. Agar dalam paripurna nanti masyarakat bisa mengetahui dengan jelas masalah yang terjadi di Pemerintahan Jakarta.

Diakuinya, sambil menunggu waktu digelarnya paripurna, DPRD DKi masih menunggu konsolidasi dari tiap fraksi dengan pimpinan pusat partainya masing-masing.

"Sehingga kekompakan paripurna hak angket untuk membawa Ahok ke hak mendengarkan pendapat (HMP) dapat berjalan baik."

 

Dituturkan dia, dalam proses angket pihaknya telah menemukan pelanggaran hukum yang dilakukan Ahok. Yakni dengan menyampaikan draf APBD DKI 2015 DKI yang bukan hasil pembahasan dengan dewan.

Temuan didapat dari keterangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), tim e-Budgeting, dan perbedaan draft APBD yang dikirim ke Kemendagri dengan hasil paripurna. 

Dengan temuan itu, ujar dia, kontruksi hukum yang akan diajukan ke paripurna sudah siap. Termasuk di dalamnya masalah etika dan norma yang dilanggar Ahok.

sumber: Aktual.co —