#tanyaahok || Mendagri minta Ahok Realistis Soal APBD DKI

Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok supaya tidak bermanuver dengan mengeluarkan opini-opini. Menurut dia, pihaknya sudah bekerja secara profesional.

Hal ini disampaikan oleh Tjahjo untuk menanggapi sikap Ahok yang kesal lantaran anggaran DKI 2015 dipangkas Kemendagri karena menganggap Kemendagri salah menafsirkan Undang-Undang.

“Ahok harus realistis, jangan hanya bermanuver opini saja. Jadi tidak ada (salah) penafsiran sebagaimana dimaksud Gubernur DKI (Ahok) tersebut,” kata Tjahjo di Jakarta Selasa (14/4/2015).

Ia menjelaskan, pihaknya berpegang kepada norma dan taat aturan serta prinsip kehati-hatian dalam mengevaluasi APBD DKI 2015. Karena semua itu dilakukan untuk mengamankan dan menjaga mekanisme administrasi anggaran yang jadi wewenang Kemendagri.

“Apalagi Mendagri yang tanda tangan dan bertanggungjawab agar pembangunan di DKI tetap terjamin di bawah Gubernur Basuki serta pengawasan DPRD DKI dalam kerjasama,” tandasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan APBD Tahun 2015 tidak bisa sama dengan APBD-Perubahan tahun anggaran 2014. Untuk itu, Ahok harusnya memahami Pagu anggaran APBD-P 2014 dengan magnitude/substansi kegiatannya sesuai Pasal 314 ayat (8) tentang Pemerintahan Daerah.

“Karena anggaran itu untuk membiayai gaji 12 bulan. Sedangkan sisa kebutuhan di tahun ini sudah hilang empat bulan, jadi tersisa 8 bulan lagi,” katanya.

Untuk diketahui, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kesal dengan keputusan Kemendagri yang memangkas anggaran DKI di 2015. Dimana Kemendagri memutuskan besaran anggaran DKI 2015 menjadi Rp69,29 triliun, bukan Rp 72,8 triliun seperti pagu anggaran APBD 2014.

Bahkan, dia merasa Kemendagri tidak adil karena anggaran DKI dipangkas dengan alasan tahun 2015 sudah berjalan sampai April. Sehingga waktu efektif pengunaan anggaran hanya sekitar 8-9 bulan saja.

sumber: beritaindonesi.com