#tanyaahok || Mendagri: Ahok Harus Realistis, Jangan Manuver Opini Saja!

Tjahjo Kumolo

Tidak mungkin besar anggaran APBD 2015 melalui Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) di tahun anggaran 2015 bisa sama besarnya dengan Rancangan Peraturan Daerah 2014 seperti yang diinginkan Ahok sebesar Rp 72 triliun. "Pasti berbeda antara Pergub dan Perda," ucap politisi senior PDI-P itu.

Jakarta, Aktual.co — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) agar jangan melakukan 'manuver' dengan mengeluarkan opini-opini.

Pernyataan keras disampaikan Tjahjo menanggapi sikap Ahok yang kesal lantaran anggaran DKI 2015 dipangkas  Kemendagri. "Gubernur DKI Ahok harus realistis, jangan hanya bermanuver opini saja," ujar Tjahjo lewat pesan singkat Aktual.co, Senin (13/4).

Kata Tjahjo, tidak mungkin besar anggaran APBD 2015 melalui Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) di tahun anggaran 2015 bisa sama besarnya dengan Rancangan Peraturan Daerah 2014 seperti yang diinginkan Ahok sebesar Rp 72 triliun. "Pasti berbeda antara Pergub dan Perda," ucap politisi senior PDI-P itu.

Pemberlakuan Pagu anggaran APBD-P 2014, ujar Tjahjo, harusnya dimaknai dengan magnitude/substansi kegiatannya sesuai Pasal 314 ayat 8 tentang Pemerintahan Daerah.

Jadi, lanjut Tjahjo, tidak bisa sama anggaran Tahun Anggaran 2015 dengan Tahun Anggaran 2014.

Sebelumnya, Kemendagri pangkas anggaran DKI menjadi Rp 69 triliun. Sedangkan Ahok ngotot anggaran DKI sesuai APBD-P 2014 harusnya sebesar Rp 72 triliun. 

Ahok anggap pemangkasan itu sebagai bentuk kesewenangan kekuasaan pemerintah, dalam hal ini Kemendagri. Dimana Ahok anggap Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek (Donny) salah menafsirkan Undang-Undang.

"Kalau Mendagri (Tjahjo Kumolo) memang lebih mendengar Dirjen Keuangan Daerah-nya ya saya harus ikut. Kita kan negara ikutin siapa yang memegang kekuasaan jadi boleh menafsirkan (UU) seenaknya," sindir Ahok, di Balai Kota DKI, Senin (13/4).

Ahok merasa Kemendagri tidak adil. Sebab anggaran DKI dipangkas dengan alasan tahun 2015 sudah berjalan sampai April. Sehingga waktu efektif pengunaan anggaran hanya sekitar 8-9 bulan saja. "Itu yang saya protes. Bukan berarti kurangin jatahnya 3-4 bulan," kata Ahok di Balai Kota, Senin (13/4).

Landasan Kemendagri menetapkan besaran anggaran untuk DKI dianggapnya tidak masuk akal. "Itu adalah nalar di luar konstitusi." 

Donny, dianggap Ahok salah menafsirkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

sumber: Aktual.co —