#tanyaahok || Kemendagri Belum Tandatangan, Pencairan APBD DKI Terancam Molor

Memperkirakan anggaran baru cair bulan Mei mendatang.

Jakarta, Aktual.co — Pencairan APBD DKI 2015 terancam molor. Sebab meski sudah ditetapkan di angka Rp 69,28 triliun, hingga hari ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ternyata belum tandatangani surat keputusannya.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, Tutty Kusumawati memperkirakan anggaran baru cair bulan Mei mendatang. 

Kendati demikian, dia optimis proses pencairan anggaran bakal mulus, termasuk untuk input e-budgeting yang baru diterapkan tahun ini. "Waktu untuk input mungkin tidak terlalu banyak ya, kita butuh tiga hari efektiflah untuk Bappeda saja," kata Tutty kepada Aktual.co, Rabu (15/4).

Tutty yakin proses input anggaran tak akan temui kendala berarti karena sudah ada 'peta'-nya seperti apa. "Insya Allah ngga ada masalah lagi. Kami pasti laporkan pimpinan, kalau sudah oke kita eksekusi," ujar dia. 

Kalau semua berjalan lancar, Tutty memperkirakan proses pencairan APBD 2015 bisa lebih cepat, tidak sampai Mei. "Perkiraan April ya." 

Kemarin, saat menyambangi Balai Kota, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan persoalan APBD 2015 sudah 'clear'.

Kemendagri kata Tjahjo, sudah menjalankan tugas dan fungsinya melalui Dirjen Keuangan Daerah dengan bekerja 'marathon' mengevaluasi Rapergub DKI Jakarta. Lebih cepat 15 hari, dari 30 hari kerja yang dibutuhkan. "Yang penting secara administrasi anggaran, Kemendagri sudah melakukan persetujuan dari pergub yang sudah disepakati oleh gubernur," ujar dia.

Tjahjo juga mengklaim evaluasi Kemendagri sudah 'meluruskan' arah kebijakan anggaran DKI. Dari semula memihak pegawai menjadi sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat Jakarta. "Kami mendorong masalah pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, masalah yang berkaitan dengan transjakarta, masalah yang berkaitan dengan monorail, itu harus menjadi skala prioritas," ucap dia.

Namun saat ditanya kapan pastinya APBD 2015 bisa digunakan, Tjahjo menyerahkan ke Pemprov DKI. "Saya kira April sudah selesai. Yang penting kami tidak ingin menyandera anggaran itu," ujar dia.

sumber: indonesiaberita