#TanyaAhok // PPP Nyatakan Dukung HMP Hingga Pemakzulan Ahok

DPRD DKI

Ketua F-PPP DPRD DKI Maman Firmansyah menegaskan dukungan fraksinya bila hak angket bergulir jadi hak menyatakan pendapat. Dia bahkan terang-terangan mendukung HMP berujung hingga pemakzulan Ahok.

Jakarta, Fraksi PPP DPRD DKI dukung penuh digulirkannya hak menyatakan pendapat (HMP), sebagai tindak lanjut hasil investigasi panitia khusus angket DPRD terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ketua F-PPP DPRD DKI Maman Firmansyah menegaskan dukungan fraksinya bila hak angket bergulir jadi hak menyatakan pendapat. Dia bahkan terang-terangan mendukung HMP berujung hingga pemakzulan Ahok.

"PPP secara bulat mendukung penuh HMP. Tak ada jabatan yang abadi. Pak Harto (mantan Presiden RI) saja bisa lengser, apalagi Ahok, jangan menutup matahari dengan tangan sendiri," ujar dia, di DPRD DKI, Selasa (31/3).

Dia juga mengklaim PPP tak sendirian. Mayoritas fraksi-fraksi di DPRD diklaimnya juga akan mendukung HMP. Yakni F-Gerindra, F-PKS, F-Demokrat, F-Hanura, F-Golkar dan F-PKB.

Sesuai mekanisme, HMP baru bisa dilakukan usai hasil investigasi angket diparipurnakan. Selanjutnya, tergantung dari para anggota dewan apakah hasil itu akan dilanjutkan ke HMP atau tidak untuk menentukan nasib Ahok.

Sebelumnya, Ketua Pansus Angket DPRD DKI Muhamad 'Ongen' Sangaji telah menyerahkan hasil investigasi terhadap Ahok, dalam bundel dokumen setebal 200 halaman ke pimpinan dewan.

"Kita sudah siap paripurnakan. Sudah rampung dokumennya," ujar Ongen, usai menghadiri rapat pimpinan dewan di DPRD DKI. 

Dokumen itu berisi bukti-bukti dugaan pelanggaran yang dilakukan Ahok yang telah menyalahi Undang-Undang, dengan mengirimkan draf APBD yang bukan hasil pembahasan dengan dewan ke Kemendagri. Kedua, Ahok juga dinilai telah melanggar norma dan etika sebagai kepala daerah. 

Akan tetapi, Ongen menegaskan tim angket belum menyimpulkan bahwa Ahok bersalah. Semua temuan itu masih bersifat dugaan.

 

"Saya kan bukan hakim. Yang menyimpulkan apakah salah itu kan hakim. Diduga Pak Gubernur memang menyalahi undang-undang," ucap dia.

sumber:  Aktual.co —