Ketika Ahok Panik dan Semakin Tak Konsisten

 

Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kerap mengatakan tak masalah jika harus menggunakan APBD 2014 jika RAPBD 2015 ditolak DPRD DKI, ternyata hanya 'sandiwara' saja.

Buktinya, Ahok mengaku merasa ditipu oleh DPRD atas keputusannya yang menolak APBD 2015 dan menyepakati dikeluarkannya Peraturan gubernur (Pergub) untuk menggunakan APBD 2014 pada tahun anggaran 2015 ini.

"Kenapa, saya ketipu mereka (DPRD), mereka buat bamus (badan musyawarah), mengatakan akan setuju Perda, saya pun kenapa optimis, karena Perda itu hanya 13 anggota badan anggaran tandatangan, tambah satu fraksi, Fraksi Golkar, Nasdem, PDIP, PAN, oke," ungkap Ahok, Sabtu (21/3).

Tak hanya itu, sandiwara Ahok juga terlihat saat dia berusaha keras agar RAPBD 2015 bisa lolos dan terhindar dari digunakannya kembali APBD 2014. Mulai dari melobi Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dengan memberikan password e-budgeting, hingga mengadu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ia melihat perkembangan yang tak sesuai harapannya.

Panik

Ahok sepertinya panik. Pasalnya, Prasetyo ternyata tak hadir dalam rapat pimpinan Badan Anggaran (Banggar), Jumat (20/3) lalu. Ahok pun mencoba hubungi Pras -sapaan akrab Prasetyo-, tapi Pras tak kunjung angkat teleponnya. Telepon Pras dimatikan kata Ahok. Pras menghilang malam itu.

"Begitu saya telepon Prasetyo enggak diangkat lagi, saya langsung minta waktu Presiden. Saya lapor sama Presiden di Istana Bogor dan saya sampaikan situasinya kayak begini," kata Ahok, di Balai Kota, Minggu (22/3).

Hingga akhirnya DPRD melalui rapat Badan Anggaran memutuskan agar Ahok mengeluarkan Pergub untuk dilaksanakannnya APBD 2014 dalam tahun anggaran 2015 ini.

Padahal, dari hitung-hitungan Ahok, RAPBD 2015 bisa memenangkan 'pertarungan' di rapat Banggar dewan. Asal, Pras hadir. "Hanya butuh 13 orang, Banggar satu fraksi, satu ketua tanda tangan, dan selesai (lolos itu RAPBD 2015-red)," ucap Ahok sesumbar.

Optimisme Ahok untuk menerapkan APBD 2015 yang telah disusunnya itu dikandaskan kenyataan. Sebab pimpinan Banggar yang hadir, yakni Abraham (Lulung) Lunggana, Mohamad Taufik, dan Triwisaksana ternyata menolak pembahasan RAPBD. 

Selain karena waktu yang mepet untuk melakukan pembahasan dengan tenggat yang diberikan Kementerian Dalam Negeri hingga pukul 00.00 Wib, DPRD juga menganggap RAPBD DKI 2015 adalah dokumen palsu. 

"Ya kita menolak membahas, sudah kita dorong Pergub saja untuk pakai APBD-Perubahan 2014 saja," ujar Lulung, Jumat (20/3) lalu.

Ngadu ke Jokowi

Kesal tak dapat kepastian sikap Pras dan kenyataan penolakan dari DPRD, Ahok langsung mengadu pada mantan pasangannya di DKI, yakni Presiden Joko Widodo.

Lalu bagaimana sikap Jokowi saat ditemui Ahok di Bogor? Sang Presiden pun ternyata hanya menganjurkan agar Ahok melakukan upaya dan komunikasi secara baik-baik dengan DPRD. 

Namun telat sudah, DPRD sudah mengetuk palu atas keputusannya.

Minggu (22/3) siang, Ahok pun lakukan rapat dengan petinggi Pemprov DKI di Balai Kota. Hadir Sekretaris Daerah Saefullah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Agus Suradika, Kepala Inspektorat Lasro Marbun, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono.

Rapat digelar selama dua jam, mulai pukul 12.30 hingga 14.30 Wib untuk membahas penolakan dewan. Sadar bahwa kemungkinan menang tipis, kepada wartawan Ahok pun kembali sesumbar tak masalah pakai APBD-P 2014. 

"Tak berpengaruh kok hanya beda tipis 180 miliar. APBD 2014 kan 72,9 triliun, sedangkan RAPBD 2015 sebesar 73,08 triliun," ucap Ahok, di Balai Kota, Minggu (22/3). [HLM]